Indonesia jadi negara paling boros di dunia. Apa ini tanda Indonesia sangat kaya?

Oleh: Jurnalis Senior (10 Tahun "Tahan Banting")

Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa dompet pribadi semakin tipis, tapi berita negara justru penuh dengan angka triliunan yang seolah-olah dicetak di tukang fotokopi langit? Selamat datang di Indonesia: negeri di mana "hemat pangkal kaya" mungkin hanya slogan, sementara "boros pangkal... ya, tetap boros" adalah strategi fiskal.

Mari kita mulai dengan angka yang bisa bikin kalkulator menangis. Belanja negara dalam RAPBN 2026 direncanakan mencapai Rp3.786,5 triliun, atau 14,7 persen dari PDB—naik 17,76% dibanding outlook 2025 yang "hanya" Rp2.663,4 triliun [[2]][[6]]. Bayangkan: kenaikan hampir seperlima dalam setahun! Kalau ini pola belanja rumah tangga, pasti tetangga sudah pada bisik-bisik, "Keluarganya dapat warisan apa, ya?"

Tapi tenang, ini bukan tanda kita tiba-tiba jadi negara kaya raya. Justru, defisit anggaran 2026 diproyeksikan melebar dari 2,48% menjadi 2,68% terhadap PDB [[11]][[12]]. Dalam bahasa manusia: pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kalau di level pribadi, ini disebut "gaya hidup melebihi gaji". Di level negara? Ini disebut "kebijakan fiskal ekspansif". Kedengarannya lebih elegan, kan?

Lalu, dari mana dananya? Tentu saja: utang. Utang pemerintah Indonesia per akhir 2025 tercatat mencapai 40,46% dari PDB [[21]][[22]], dengan nilai utang luar negeri sekitar US$431,7 miliar atau setara Rp7.271 triliun. Pemerintah bahkan berencana menambah utang baru senilai Rp832,20 triliun di 2026 untuk menutupi defisit APBN. Jadi, kalau ada yang bilang "Indonesia kaya", mungkin yang dimaksud adalah "kaya utang". Bedanya tipis, seperti antara "investasi" dan "pinjam online".

Nah, kalau utang sudah segunung, logikanya: pasti ada program-program besar yang dibiayai, dong? Betul sekali. Salah satu bintang utama panggung anggaran 2026 adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan alokasi fantastis: Rp335 triliun [[31]][[32]]. Angka ini naik lebih dari lima kali lipat dibanding realisasi 2025 yang "hanya" Rp51,5 triliun. Luar biasa!

Tapi, mari kita bedah sedikit. Dari Rp335 triliun tersebut, hanya Rp255,5 triliun (atau 76%) yang dialokasikan benar-benar untuk membeli makanan bergizi [[37]]. Sisanya? Untuk biaya operasional, insentif, dan hal-hal lain yang dalam bahasa birokrasi disebut "penting". Artinya, dari setiap Rp10.000 anggaran MBG, sekitar Rp2.400 tidak langsung jadi nasi, lauk, atau susu di piring penerima. Kalau ini skema arisan, mungkin ada yang protes. Tapi karena ini anggaran negara, ya... kita anggap saja sebagai "biaya administrasi yang wajar".

Target penerima MBG di 2026 adalah 82,9 juta orang, naik 32% dari 56,13 juta di tahun sebelumnya [[31]][[39]]. Jika dihitung kasar, anggaran per penerima mencapai sekitar Rp4 juta per tahun. Cukup untuk makan bergizi? Mungkin. Tapi jika dibandingkan dengan kompleksitas logistik distribusi ke ribuan pulau, angka itu tiba-tiba terasa seperti "cukup untuk sekali makan enak di restoran, tapi belum termasuk ongkir".

Program MBG juga disebut-sebut sebagai salah satu pemicu melebarnya defisit APBN 2025, yang tercatat 2,92% terhadap PDB—melebihi target 2,78% [[18]]. HSBC Global Investment Research mencatat, kombinasi pendapatan negara yang masih lemah dan belanja tinggi (termasuk program sosial baru) mendorong defisit fiskal meningkat. Jadi, ibaratnya: kita sedang diet ketat (menekan defisit), tapi di kulkas tersimpan kue coklat besar bernama "program populer". Godaan, ya?

Lalu, bagaimana dengan pajak? Kabar baiknya: pemerintah memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak baru di 2026. Kabar "kurang baiknya": target penerimaan pajak justru naik 13,5% menjadi Rp2.357,71 triliun [[41]][[42]]. Artinya, meski tarif tidak naik, negara berharap kita semua lebih rajin bayar, lebih patuh lapor, dan mungkin... lebih sering dapat surat teguran. Ini seperti janji pacar, "Aku nggak minta kamu berubah, tapi tolong lebih perhatian." Hasilnya? Realisasi penerimaan pajak Januari 2026 memang melesat 30% year-on-year jadi Rp116,2 triliun [[60]][[61]]. Apakah ini tanda kepatuhan meningkat, atau sekadar efek "takut ditagih"? Silakan tebak.

Lalu, kita tidak bisa melupakan BPJS Kesehatan. Lembaga yang satu ini ibarat teman yang selalu ada saat sakit, tapi kadang bikin deg-degan saat status kepesertaan tiba-tiba "non-aktif". Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan di 2026, khusus untuk menjaga keberlanjutan program—bukan untuk menghapus tunggakan peserta [[52]][[53]]. Jadi, kalau Anda pernah mengalami status non-aktif mendadak, tenang: itu bukan karena dananya habis, tapi mungkin karena "administrasi sedang diperbaiki".

Di sisi pengeluaran, klaim BPJS Kesehatan pada 2025 mencapai Rp201 triliun, naik 14,9% dari tahun sebelumnya. Penyakit kronis seperti jantung menyedot dana sekitar Rp50,2 triliun. Ini mengingatkan kita: sehat itu mahal, tapi sakit... lebih mahal lagi. Makanya, jangan lupa cek status kepesertaan secara rutin. Siapa tahu, tiba-tiba aktif lagi—seperti kuota internet yang tiba-tiba ngebut di akhir bulan.

Lalu, apa kesimpulan dari semua angka dan ironi ini? Apakah Indonesia benar-benar "paling boros di dunia"? Mungkin tidak dalam arti harfiah. Tapi yang jelas, pola belanja negara kita punya karakter unik: ambisius, populis, dan penuh dengan optimisme yang... yah, kadang butuh "dukungan pendanaan ekstra".

Sebagai rakyat, kita boleh saja geleng-geleng melihat angka triliunan yang seolah tak ada habisnya. Tapi kita juga patut bertanya: apakah setiap rupiah dari anggaran yang membesar itu benar-benar menyentuh kebutuhan dasar, atau justru menguap dalam proses birokrasi yang berbelit? Apakah program-program besar seperti MBG bisa dijalankan dengan efisiensi maksimal, atau hanya jadi ajang "bagi-bagi kue" antar lembaga?

Satu hal yang pasti: dalam demokrasi, anggaran adalah cerminan prioritas. Jika pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial mendapat porsi besar, itu tanda negara peduli. Tapi jika defisit terus melebar dan utang menumpuk tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dan penerimaan yang sehat, maka "kepedulian" itu bisa berubah menjadi "beban" di masa depan.

Jadi, apakah Indonesia kaya? Kaya sumber daya, kaya potensi, kaya budaya—itu pasti. Tapi dalam hal pengelolaan anggaran, mungkin kita masih perlu belajar dari filosofi nenek moyang: "sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit". Bukan "banyak-banyak, eh, tiba-tiba jadi lubang".

Semoga artikel satire ini tidak membuat Anda makin pusing. Justru, mari kita jadikan angka-angka ini sebagai bahan refleksi: sebagai warga negara, kita berhak bertanya, mengkritisi, dan mendorong transparansi. Karena pada akhirnya, anggaran negara adalah uang kita bersama. Dan kalau boleh memilih, lebih baik "boros" untuk hal yang benar-benar membuat rakyat sejahtera—bukan sekadar membuat laporan keuangan terlihat "ramai".